Tuduhan Penodaan Agama Kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Lemah

Senin, Oktober 24, 2016

Geger masalah penodaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok ternyata tidak mereda. Masalah ini berawal dari Pernyataan Ahok dalam sebuah acara di Kabupaten Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016: ”… Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya..” Ahok sendiri pada tanggal 10 Oktober 2016 sudah menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya tersebut.

Gara-gara perkataannya Ahok sudah dilaporkan Kelompok Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) ke Bareskim Mabes Polri pada Kamis, 6 Oktober 2016. Laporan ini diikuti  laporan-laporan oleh kelompok yang lain.

Menyikapai pernyataan Ahok Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Pendapat Dan Sikap Keagamaan:
  1. Al-Quran surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.
  2. Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.
  3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.
  4. Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran.
  5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.
Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : (1) menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.

Untuk itu Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan :
  1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut.
  3. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.
  5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.

Pendapat Dan Sikap Keagamaan MUI ini dikeluarkan pada Selasa, 11 Oktober 2016 dan ditandatangai oleh Ketua Umum Dr. KH. Ma’ruf Amin dan Sekretaris Jenderal Dr. H. Anwar Abbas, MM, Mag.

Hukum tentang Penodaan Agama di Indonesia
Di Indonesia blasphemy atau penodaan agama diatur di dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama atau disebut juga dengan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965. UU yang dikeluarkan pada zaman Presiden Pertama RI ini mengamanahkan penambahan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya penambahan pasal 156a KUHP.

Pada Tahun 2009 lalu UU tersebut diuji di Mahkamah Konstitusi (MK), dan pada tahun 2012 dilakukan pengujian kembali, tapi MK menolaknya sehingga, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, hari ini UU tersebut masih eksis dan berlaku.

Isi dari UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 adalah sebagai berikut:

Pasal 1
Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 2
  1. Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama menteri Agama, menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
  2. Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3
Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun.

Pasal 4
Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a.    yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b.    dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa

UU di atas dapat dibagi menjadi dua bagian: bagian pertama mengatur tentang larangan untuk menyebarkan faham yang menyimpang dari poko-pokok ajaran suatu agama yang ada di Indonesia.  Ini diatur dalam pasal 1 sampai dengan pasal 3. Sedangkan bagian kedua mengatur tentang larangan perbuatan yg bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama. Di bagian ini diatur juga larangan menyebarkan ateisme. Bagian kedua inilah yang ditambahkan menjadi pasal 156a KUHPidana.

Analisis Pernyataan Ahok
Setelah melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah penodaan agama sekarang kita mencoba untuk menganalisa pernyataan Sang Gubernur sehingga bisa dinilai apakah pernyataan tersebut dapat dikategorikan penodaan agama atau tidak.

Perkataan Ahok yang dipermasalahkan adalah pada bagian ini: ”… Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya..”  dan terutama pada “Dibohongin pakai surat al Maidah 51.”

Jika dianalisis secara kebahasaan, perkataan Ahok di atas menyatakan bahwa ada yang berbohong menggunakan Surat al-Maidah Ayat 51. Jadi yang berbohong bukanlah al-Maidah Ayat 51, tapi al-Maidah 51 dijadikan alat untuk berbohong. Ada subjek lain yang berbohong.

Al-Maidah Ayat 51 dalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Dalam al-Qur’an terjemah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama (versi lama) diterjemahkan menjadi:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu) sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
Dalam al-Qur’an terjemah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama yang baru kata “pemimpin” direvisi menjadi “teman dekat.”

Kalau dicermati dapat disimpulkan bahwa perkataan Ahok “Dibohongin pakai surat al Maidah 51”  tidaklah bermakna bahwa al-Maidah 51 atau al-Qur’an berbohong, tapi ada subjek lain yang berbohong. Apakah al-Qur’an dapat digunakan sebagai alat untuk berbohong? Al-Qur’an menggunakan medium bahasa dan kata-kata, oleh karenanya tentu dapat digunakan untuk berbohong. Kata-kata yang benar bisa digunakan untuk sesuatu yang salah.

“La hukma illa lillah” adalah kata-kata yang benar tapi digunakan oleh kaum Khowarij sebagai dasar untuk mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, Mu’awiyah bin Abi Shafyan, dan Amr bin Ash. Ketiga orang tersebut dianggap tidak menggunakan hukum Allah karena menggunakan tahkim (arbitrase) untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan kaum Muslimin pada waktu itu, karenanya berarti telah murtad dan halal darah mereka. Dengan keyakinan la hukma illa lillah kelompok Khowarij merencanakan pembunuhan kepada ketiga tokoh tersebut.

Karena tidak mengatakan bahwa al-Maidah 51 yang berbohong maka tuduhan bahwa Ahok melakukan penodaan agama adalah lemah.

Ahok Melakukan Pencemaran Nama Baik
Dengan menyimpulkan bahwa perkataan Ahok bukanlah penodaan terhadap agama bukan berarti saya mengatakan Ahok tidak melakukan kesalahan. Ini karena Ahok telah menuduh orang berbohong padahal yang dituduh tidak merasa demikian.

Terjemahanan al-Qur’an bukanlah al-Qur’an itu sendiri. Terjemah hanyalah salah satu pemahaman terhadap Kitab Suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw tersebut. Terjemah al-Qur’an versi Kemenag menerjemahkan kata ”auliya” pada al-Maidah 51 dengan “pemimpin.” Walaupun pada Terjemah al-Qur’an versi Kemenag yang baru merivisi kata “pemimpin” dengan “teman dekat” tapi hal itu tidak dapat menafikan adanya pemahaman dengan “pemimpin” untuk kata “auliya,” pemahaman tersebut tetap eksis dan tidak dapat dihapus. Kemenag hanya merevisi terjemah al-Qur’an, tidak merivisi al-Qur’annya.

Oleh karenanya menuduh orang yang memahami kata “auliyah” dengan kata “pemimpin” telah berbohong adalah tuduhan serius. Tuduhan tersebut dapat dikategorikan sebagai fitnah dan pencemaran nama baik. Untuk itu, bagi yang merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya dapat melaporkan Ahok.

» Thanks for reading: Tuduhan Penodaan Agama Kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Lemah
Next
This is the most recent post.
Posting Lama